Apa Itu Mediasi Perbankan?

Pada prakteknya, penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan berpotensi menimbulkan sengketa di bidang perbankan antara nasabah dengan bank. Akibat yang timbul dari penyelesaian sengketa di bidang perbankan yang berlarut-larut dapat merugikan nasabah dan meningkatkan risiko turunnya reputasi bank tersebut. Untuk itulah diperlukan penyelesaian sengketa di bidang perbankan antara nasabah dengan bank yang dapat dilakukan secara sederhana, murah, dan cepat melalui cara mediasi. Lalu apakah yang dimaksud dengan mediasi perbankan?

Singkat Tentang Mendiasi Perbankan

Untuk itulah saya memberikan bantuan layanan konsultasi dalam rangka memudahkan nasabah Kartu Kredit dan KTA (Kredit Tanpa Agunan) dalam menyelesaikan sengketa dengan bank melalui mediasi perbankan. Nasabah yang memiliki masalah tagihan Kartu Kredit maupun KTA (Kredit Tanpa Agunan) pada dasarnya perlu memahami langkah-langkah yang akan ditempuh. Saya sebagai Financial Legal Advisor pada Shinta Murni Law Office memberikan dua opsi untuk setiap nasabah yang memiliki permasalahan Kartu Kredit dan KTA (Kredit Tanpa Agunan), yaitu :

Jika kita merujuk pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan dalam Pasal 1 Ayat 5 menjelaskan bahwa Mediasi adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Jika mengacu pada ketentuan diatas, agar nasabah dapat dikatakan memerlukan mediasi, jika benar-benar terdapat sengketa yang dipermasalahkan. Mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan dalam Pasal 1 Ayat 4 dijelaskan bahwa yang dimaksud Sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Lalu siapa-siapa sajakah yang dapat menjadi Perwakilan Nasabah? Untuk itu perlu kita melihat Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan dalam Pasal 1 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa yang dapat dikatakan Perwakilan Nasabah adalah perseorangan, lembaga dan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari Nasabah.

Jadi pada dasarnya setiap nasabah berhak untuk mengajukan keberatan terhadap sengketa perbankan yang dihadapi baik itu permasalahan kartu kredit macet maupun KTA (Kredit Tanpa Agunan) bermasalah.